Afirmasi.news, Talaud – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud resmi menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kamis (27/3/2025).
Penyerahan laporan ini diberikan langsung Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Talaud, Dr. Fransiscus E. Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt.
Menurut Fransiscus E. Manumpil, inilah bentuk komitmen Pemkab Kepulauan Talaud dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam proses penyusunannya, laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Bupati Manumpil, penyampaian laporan keuangan unaudited ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan yang akan dilakukan BPK.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaud,” katanya.
BPK Perwakilan Sulut selanjutnya akan melakukan audit terhadap laporan keuangan yang telah diserahkan. Hasil dari pemeriksaan ini akan disampaikan dalam bentuk opini audit.
Sebagaimana yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan diserahkannya laporan keuangan ini, Pemkab Kepulauan Talaud menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Sementara itu, Kepala BPK Sulut, Bombit Agus Mulyo menyatakan, pihaknya dalam melakukan pemeriksaan dilakukan secara terperinci berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Kami minta kerjasama semua pihak demi kelancaran pemeriksaan. Nantinya BPK akan banyak berinteraksi dengan jajaran kepala SKPD terkait data yang dibutuhkan,” kata Bimbit.
Bombit juga menyampaikan, penyerahan laporan provinsi akan dilakukan lewat sidang paripurna. Sementara kabupaten kota akan diundang ke kantor BPK.
“BPK nantinya membutuhkan data ekonomi daerah terkait angka kemiskinan dan pemcapaian 3 tahun terakhir. BPK juga mendorong program pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Sekprov serta Bupati dan Wali kota se Sulut.
