Dari Tikala hingga Miangas: Strategi BWS Sulawesi I Amankan Pangan dan Mitigasi Bencana 2026

oleh -65 Dilihat
oplus_2

Afirmasi.news, Manado – Menjelang penghujung tahun 2025, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Manado tancap gas menyusun peta jalan pengelolaan air yang ambisius. Tidak sekadar rutinitas birokrasi, Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Jumat (19/12) menjadi panggung bagi BWS untuk menyelaraskan program lokal dengan visi besar nasional: Asta Cita.

Kepala BWS Sulawesi I Manado, Sugeng Harianto, menegaskan, fokus instansinya kini tidak hanya pada pembangunan fisik, melainkan pada keberlanjutan hidup masyarakat Sulawesi Utara melalui tiga pilar strategis.

1. Menuju “Swasembada Pangan Berkelanjutan” 2026

Menjawab tantangan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan, BWS Sulawesi I telah menyiapkan langkah konkret.

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) menjadi ujung tombak dengan target sebaran di 128 lokasi yang mencakup berbagai kabupaten/kota.

“Rehabilitasi jaringan irigasi bukan sekadar proyek, tapi adalah urat nadi bagi petani kita untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan di tahun 2026,” ujar Sugeng Harianto di hadapan insan pers dan LSM.

2. Benteng Banjir di Tikala dan Siaga Nataru

Isu krusial yang menjadi sorotan adalah penanganan bencana. BWS Sulawesi I mengonfirmasi rencana strategis pembangunan bendungan di wilayah Tikala.

Langkah ini diproyeksikan menjadi solusi permanen untuk meredam risiko banjir yang kerap menghantui Manado.

Menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), tim siaga bencana juga telah disiagakan di titik-titik rawan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa perayaan.

3. Menjaga Kedaulatan di Beranda Utara: Pulau Miangas

Komitmen BWS tidak berhenti di daratan utama. Perhatian khusus diberikan pada pembangunan dan pengawasan pantai di Pulau Miangas.

Sebagai wilayah terdepan Indonesia, penguatan infrastruktur pantai di Miangas bukan hanya soal teknis pengairan, melainkan simbol penjagaan kedaulatan sumber daya air nasional di perbatasan.

“Suara masyarakat adalah fondasi utama pembangunan. Melalui FKP ini, kita memastikan setiap rupiah yang dikelola negara berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tutup Sugeng.

Melalui kolaborasi erat bersama masyarakat dan pengawasan dari media serta LSM, BWS Sulawesi I optimistis bahwa pengelolaan air di Sulawesi Utara akan menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.