Afirmasi.News, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendekat ke pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan anggaran Rp71 triliun untuk tahun 2025 dan dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun lagi, program ini dijalankan dengan biaya yang besar.
KPK mengungkapkan jika ada potensi fraud dalam pelaksanaannya, terlebih semuanya berpusat di BGN.
Penyaluran pelaksanaan program di daerah di seluruh Indonesia akan menyulitkan proses pengawasannya.
Selain informasi tentang pengurangan nilai makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, KPK juga menyoroti tentang ‘pilih kasih’ dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan kalau ada kabar yang telah beredar jika ada perbedaan dalam menentukan SPPG.
“Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis KPK.
“Termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya, ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” tambahnya.
Setyo juga menyoroti tentang pentingnya lokasi SPPG yang lebih strategis.
Hal ini untuk menjaga kualitas makanan tetap baik saat diterima oleh para penerima manfaat.
KPK juga menilai tentang menu MBG, yakni pemberian susu dalam paket makanan yang diberikan.
Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting.
Pasalnya, lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.
“Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak,” kata Setyo.
“Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi, pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” jelasnya.
