Afirmasi.News,Boltara — Ratusan dari aliansi penambang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Rabu, 7 Januari 2026.
Mereka menuntut penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan meminta pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan koperasi.
Para penambang khawatir dengan isu yang beredar mengenai kemungkinan masuknya perusahaan besar ke dalam wilayah pertambangan rakyat.
Hal ini memicu keresahan di kalangan masyarakat penambang yang merasa terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka. Menurut mereka, penyesuaian RTRW sangat diperlukan agar hak-hak penambang tradisional dapat dilindungi.
Kordinator lapangan (Korlap) Fadel, dari aliansi penambang, menghimbau agar pemerintah daerah mengakomodasikan kebutuhan penambang lokal.
“Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat mendengar suara kami dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengakomodasi kebutuhan penambang lokal. Penyesuaian RTRW dan pembentukan koperasi adalah langkah penting untuk menjamin kelangsungan hidup penambang,” serunya.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Dr.Sirajudin Lasena SE.MEc.DEv. di dampingi Waka polres Kompol Abdulrahman Faudji, S.H., M.H, dan para anggota DPRD saat menerima para demonstran di ruang rapat paripurna. DPRD menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus SE. (YSK) untuk membahas tuntutan para penambang.
Wakil Ketua DPRD, Saipul Ambarak, juga menyatakan untuk mencari solusi terkait hal tersebut.
“Kami memahami kekhawatiran para penambang dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.” ucap ambarak.
Para penambang berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyesuaikan RTRW dan memfasilitasi pembentukan koperasi sebagai bentuk dukungan terhadap pertambangan rakyat.
Dengan adanya kebijakan yang mendukung, diharapkan kesejahteraan masyarakat penambang dapat terjamin dan mereka tidak lagi dihantui ketakutan akibat isu perusahaan besar yang akan masuk ke wilayah mereka.
Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam mengelola sumber daya alam yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
