Jakarta, afirmasinews.id– Pj Bupati Bolmong Utara Sirajudin Lasena SE,M.Ec.Dev mengikuti Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Di Kementerian Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bertempat di Lantai 8 Gedung Irjen Kemendagri. (19.04.2024)
Evaluasi kinerja terhadap Pj Bupati ini, berfokus pada sejumlah indikator kinerja dan pencapaian dalam berbagai aspek pemerintahan, yang nilainya diukur dari capaian 10 aspek antara lain: inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan, dan perizinan.
Adapun tim penguji evaluasi kinerja ini merupakan tim dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, yang menyelidiki perkembangan beberapa indikator kinerja Pj Bupati Bolmut Sirajudin Lasena selama menjabat seperti sektor kesehatan, kemiskinan, pengangguran, inflasi, stunting serta penyerapan anggaran.
PJ Bupati Bolmut Sirajudin Lasena SE,M.Ec.Dev paparkan Capaian Kinerjanya selama satu jam dengan rincian dua puluh menit paparan singkat, menjelaskan tantangan selama menjabat dan bagaimana strateginya dalam mengatasinya secara cepat dan akurat.
Selanjutnya, dalam empat puluh menit mendengarkan masukkan dari Tim Evaluator Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Inspektorat Jenderal Kemendagri mengenai penyederhanaan struktur organisasi pemda, rencana tindak lanjut tenaga honorer ke depan, pelaporan indeks perkembangan harga yang setiap hari harus dilaporkan, masalah perijinan, pajak dan reklame, persiapan pemilu, JKN, BUMD dan tindak lanjut MCP stunting.
“Alhamdulillah, apa yang sudah kita lakukan selama tiga bulan ini mendapatkan apresiasi yang sangat positif.” tutur dia.
Lanjutnya, apa yang disampaikan ke Inspektorat Jenderal Kemendagri adalah turunan dari instruksi presiden.
“Presiden ingin kita sebagai Pj Bupati selalu hadir di tengah rakyat untuk bisa mensejahterakan masyarakat, dan alhamdulillah kita selalu hadir di tengah masyarakat. Tentunya dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi, reformasi birokrasi, pemilihan umum (Pemilu), sampai bagaimana aparatur sipil negara (ASN) harus netral. ”
“Pada saat evaluasi, Kemendagri memberikan catatan-catatan untuk menjadi perbaikan, agar di triwulan berikutnya bisa diselesaikan dengan baik.” tutup Lasena.
Turut mendampingi, PLT Kapala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Awaludin Manangin, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kristanto Nani, SSTP, ,Kepala Bagian Pemerintahan Indra Syafri Lauma serta OPD Terkait.
(My)
