Afirmasi.news, JATIM – Sedang hangat diperbincangkan di media sosial (medsos) terkait Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyerahkan gaji pokoknya untuk membantu siswa tidak mampu di Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) pada Senin, 3 Februari 2025.
Dalam kunjungan kerja program makan bergizi gratis (MBG) di SMPN 2 Rogojampi, Banyuwangi, Zulhas tampak memberikan bantuan tunai itu kepada dua siswa, Sapian dan Nadita.
“Menteri itu gajinya pokoknya Rp19 juta. Saya bulan Januari nanti bulan Januari terima gaji,” ucap Zulhas melalui Instagram pribadinya @zul.hasan, pada Senin, 3 Februari 2025.
“Ini Rp 10 juta (untuk Sapian) dan Rp 10 juta (untuk Nadita). Pak guru nanti diitungin, bagi dua,” tambahnya.
Ketua Umum PAN itu juga memberikan bantuan kepada 30 siswa SMAN 1 Rogojampi yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya.
Setiap siswa menerima bantuan sebesar Rp 1 juta yang diharapkan dapat digunakan untuk membeli buku dan kebutuhan sekolah lainnya.
Bantuan itu sengaja diberikan Zulhas agar para siswa lebih semangat belajar di sekolah. Lewat bantuan tersebut juga diharapkan mampu meringankan beban keluarga.
Berkaca dari hal itu, Prabowo pernah mengungkap rencana untuk meningkatkan gaji para menteri pada era kepemimpinannya.
Prabowo: Negara Kita Kaya
Dalam kesempatan berbeda, Prabowo pernah mengaku ingin melakukan pemberantasan korupsi secara sistemik dan realistis saat masih berkampanye sebagai calon Presiden RI di Pilpres 2024.
Gagasan ini Prabowo sampaikan dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Januari 2024 lalu.
“Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” kata Prabowo kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, pada 17 Januari 2024 lalu.
Prabowo mencontohkan hakim di sejumlah negara maju seperti Amerika dan Inggris. Di negara-negara tersebut, kata dia, hakim dijamin kesejahteraannya selama hidup, bahkan hingga meninggal dunia.
Di negara maju pula, Ketua Mahkamah Agung menjadi pejabat negara yang gajinya paling tinggi dan rumah dinasnya lebih besar dari menteri.
“Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis,” tegasnya.
Terkait hal ini, para menteri RI memiliki tanggung jawab untuk membantu presiden dan wakil presiden.
Tanggung jawab yang besar ini juga selaras dengan total pendapatan dan tunjangan yang diperoleh seorang menteri.
Lantas, seberapa besar gaji para menteri RI beserta tunjangannya? Berikut ini ulasan selengkapnya.
Gaji Menteri RI Capai Dua Digit
Di Indonesia, pendapatan menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.
Peraturan itu juga mengatur besaran gaji presiden dan wakil presiden Indonesia yang berhak diterima setiap bulannya.
Upah kerja seorang menteri di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000.
Sedangkan tunjangan untuk menteri telah diatur dalam Pasal 2e Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Merujuk kedua aturan tersebut, penghasilan menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sementara besaran tunjangan mencapai Rp13.608.000 per bulan.
Jadi, total gaji dan tunjangan para menteri RI senilai Rp18.648.000 per bulan.
Link Artikel:
https://docs.google.com/document/d/1U9cPfKpgWGUNjkJLrxfjVYGA_D7EBJCMkmyf6HiBZW4/edit?tab=t.0
