Afirmasi.news, Jakarta | Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., melaksanakan pertemuan dan diskusi bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (08/06/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, khususnya penguatan kapasitas fiskal daerah, strategi penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas belanja daerah, serta berbagai persoalan nasional dan daerah yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan arahan Presiden terkait pentingnya kehadiran negara dan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin.
“Pak Presiden menginginkan negara dan daerah benar-benar hadir di tengah-tengah 227 juta jiwa penduduk miskin Indonesia,” ujar Tomsi Tohir.
Ia menegaskan bahwa persoalan kemiskinan struktural harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Sebagai contoh, ia menyinggung kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga tidak mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah seperti buku tulis dan pena.
“Apa yang terjadi di NTT adalah produk kemiskinan struktural yang dosanya pun sampai ke kita jika tidak mengambil sikap atas tragedi ini. Ini perintah Pak Menteri Tito Karnavian,” tegasnya.
Selain itu, Sekjen Kemendagri juga menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari berbagai musibah yang terjadi di Aceh dan Sumatera Barat hingga dampak konflik global Iran–Israel yang turut berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut menuntut respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Sirajudin Lasena menyambut baik arahan dan masukan yang disampaikan Sekjen Kemendagri.
Menurutnya, koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan efektivitas belanja pemerintah, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin erat antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, serta tata kelola belanja daerah yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Boltara dalam pertemuan tersebut, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
