Afirmasi.news, Boltara | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Boltara), menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Boltara Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Sidang DPRD. Jumat (10/102025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Frangky Chendra serta dihadiri oleh Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev.
Dalam sambutannya, Frangky Chendra menyampaikan bahwa, KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, pada tanggal 22 September 2025 yang telah disepakati, dituangkan ke dalam Nota kesepakatan yang di tanda tangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
Bupati Boltara dalam sambutannya menyampaikan bahwa, tantangan fiskal saat ini membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh jajaran. Pemanfaatan setiap belanja APBD harus tepat sasaran, pelayanan publik tidak boleh terganggu, dan pembangunan harus terintegrasi dengan program pemerintah provinsi maupun pusat.
“Oleh sebab itu, kiranya dapat dipahami, bahwa jika ada suatu program belum dapat dibiayai sesuai dengan anggaran yang diperlukan, tentunya pada tahun anggaran berikutnya akan diperhatikan,” tutur Sirajudin.
Bupati juga menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya penetapan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026, maka eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya untuk pembangunan di kabupaten serta pada keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tahun anggaran 2026.
Turut hadir, Wakil Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP, Pimpinan dan Anggota DPRD Boltara, Kajari/mewakili, Pabung 1303 BM/mewakili, para Asisten, staf ahli bupati, Pimpinan OPD serta Pers.
