Afirmasi.news | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus berupaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui penambahan kuota kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 7.000 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah daerah.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, S.IP., bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano yang membawahi wilayah Boltara, di ruang kerja Plt. Bupati, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan dilaksanakan dalam rangka koordinasi penandatanganan addendum Rencana Kerja (RK) terkait penambahan kuota 7.000 peserta PBPU.
Plt. Bupati Moh. Aditya Pontoh menyambut baik koordinasi yang dilakukan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa Pemkab Boltara berkomitmen untuk terus memperluas cakupan kepesertaan JKN guna memastikan masyarakat memperoleh jaminan kesehatan yang layak.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong cakupan JKN. Dengan adanya penambahan kuota ini, kita harapkan semakin banyak masyarakat yang terlindungi jaminan kesehatannya,” ujar Aditya.
Menurutnya, penambahan kuota tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan semakin luas.
Koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Boltara dalam mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, sehingga semakin banyak warga dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui program JKN.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap perlindungan kesehatan masyarakat Boltara semakin meningkat dan akses terhadap pelayanan kesehatan dapat terpenuhi tanpa terkendala biaya sesuai ketentuan program JKN.
Turut hadir, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano beserta staf dan Staf Ahli Bupati Boltara.
