Afirmasi.news, Boltara| Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE.,M.Ec.Dev membuka secara resmi Rapat Kerja Perdana pemerintah daerah Tahun 2026 bertempat di Lantai III Kantor Bupati. (5/01/2026).
Rapat awal tahun yang dikemas dalam Spotlight Tahun Baru 2026 ini digagas oleh BKPSDM Boltara dengan mengusung tema Penguatan Tatalaksana Organisasi, Efektivitas Struktur dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, serta Pencegahan Tumpang Tindih (overlapping) Tugas Individu dan Organisasi.
Dalam sambutannya, Bupati Boltara menegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2025 menjadi landasan strategis pembangunan daerah lima tahun ke depan dan harus dipahami sebagai sistem kerja terintegrasi, bukan sekadar program sektoral, dengan peran perangkat daerah yang saling terkait dalam mencapai sasaran pembangunan.
Lebih lanjut disampaikan, RKPD Tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun konsolidasi awal RPJMD sekaligus masa transisi menuju akselerasi pembangunan dengan tema Pemerataan Akses dan Penguatan Ekosistem. Empat prioritas RKPD 2026 menjadi dasar pembagian peran perangkat daerah agar seluruh program selaras dengan target makro daerah, seperti peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan reformasi birokrasi.
Tahun 2026 ditegaskan sebagai tahun penataan, bukan ekspansi program, dengan fokus pada penguatan layanan dasar, pengendalian kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Karena itu, penataan struktur organisasi, kejelasan fungsi, dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci untuk mencegah tumpang tindih tugas dan penggunaan anggaran.
Bupati menekankan bahwa penguatan tata laksana organisasi, efektivitas struktur, dan pencegahan overlapping tugas menjadi kunci keberhasilan pembangunan 2026. Di tengah efisiensi anggaran, setiap rupiah APBD harus dikelola secara disiplin melalui pembagian peran yang jelas, indikator kinerja terukur, dan koordinasi yang solid antarperangkat daerah.
Bupati berharap, seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama, bergerak searah, serta bertanggung jawab terhadap capaian hasil pembangunan, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan.
Turut hadir, Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP, para narasumber, antara lain Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri, Evan Nur Setya Hadi, S.STP., M.AP., serta Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN BKN, Neny Rochany, S.Si.Apt., M.Si. Hadir pula para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan perangkat daerah, dirut RS Pratama, kepala Puskesmas serta ASN.
