Afirmasi.news, Boltara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Ketua Frangky Candra Merespon isu mobil dinas milik pimpinan DPRD. Selasa (02/09/2025).
Pengadaan mobil dinas Ketua DPRD Bolaang Mongondow Utara (Boltara) tahun 2025 menuai perhatian publik di tengah efisiensi anggaran. Namun, pengadaan tersebut dinilai wajar dan mendapat persetujuan bersama.
Ketua DPRD Bolmut, Frangky Chandra, kepada awak media menjelaskan bahwa penganggaran mobil dinas bukan hanya untuk pimpinan DPRD, tetapi juga bersamaan dengan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Boltara.
“Penganggaran mobil dinas di tahun 2025 bukan hanya mobil Ketua Dewan, tetapi juga untuk Bupati dan Wakil Bupati. Mobil lama sudah tidak layak pakai dan sudah diperiksa Inspektorat tidak layak. Hanya saja, setelah mobil baru dikeluarkan, isu politik nasional mulai bergejolak sehingga semua yang berkaitan dengan DPRD seolah disalahkan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua LSM GERAK Indonesia Wilayah Sulawesi Utara, Sahrul Pahata, menilai pengadaan mobil dinas tersebut merupakan hal yang wajar dan sesuai aturan.
“Ini sebenarnya wajar saja, karena sudah melalui mekanisme resmi dan hasil pemeriksaan lembaga pengawas. Hanya saja, bertepatan dengan isu politik nasional, akhirnya semua langkah DPRD kerap dipelintir.” Ungkapnya.
Sahrul Pahata, menghimbau masyarakat Boltara agar bijak dalam menyikapi isu-isu yang beredar, supaya tidak terjebak dalam isu yang menyesatkan.
Dengan demikian, pengadaan mobil dinas bagi pimpinan DPRD maupun milik Bupati dan wakil Bupati Boltara dinilai layak sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku.
