Afirmasi.News,Boltara–Kemenangan politik sering kali menjadi simbol keberhasilan seseorang dalam merebut kepercayaan publik. Dukungan masyarakat, kekuatan jaringan, serta kemampuan membangun pengaruh menjadi modal utama menuju kursi kekuasaan.
Namun dalam demokrasi yang moderen, kemenangan politik saja tidak cukup. Seorang pejabat publik juga dituntut memiliki integritas, keterbukaan, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap hal yang berkaitan dengan jabatannya, termasuk soal kekayaan
Dewi Sandra Astuti Mondo,wanita kelahiran 19 Juli 1987, telah menorehkan sejarah baru Boltara. Terpilih sebagai Anggota DPRD periode 2024–2029 dan kini ditetapkan sebagai Pimpinan DPRD Boltara oleh DPP PDI Perjuangan, ia menjadi simbol perwakilan gender pertama yang menduduki pucuk jabatan di DPRD Boltara.
Sebagai seorang istri dan ibu, Dewi Mondo juga harus menyeimbangkan perannya di rumah dan di ranah publik. Kombinasi dari tanggung jawab ini menuntut dedikasi dan pengorbanan yang tidak sedikit, Menjadi Ketua DPRD tidak hanya sekadar gelar dan kekuasaan, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban Dewi Mondo dengan bijaksana.
Di tengah sorotan politik lokal Boltara, nama Dewi Zandra Astuti Mondo kini sering jadi pembicaraan hangat . Bukan hanya karena statusnya sebagai Ketua DPRD terpilih, tetapi juga karena munculnya pembicaraan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dianggap sebagian masyarakat tidak sesuai dengan realitas yang terlihat di lapangan.
Persoalan ini sebenarnya bukan sekadar soal angka atau administrasi. Ini adalah soal kepercayaan publik. Sebab dalam sistem pemerintahan yang sehat, keterbukaan pejabat negara menjadi salah satu pondasi utama untuk menjaga integritas kekuasaan.
LHKPN dibuat bukan untuk formalitas belaka. Instrumen itu hadir sebagai bentuk kontrol agar pejabat publik bisa transparansi, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan tidak hidup dalam ruang gelap yang sulit disentuh pengawasan masyarakat. Karena itu, ketika ada dugaan ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan dengan apa yang terlihat dalam kehidupan nyata, maka pertanyaan publik adalah sesuatu yang wajar.
Maka itulah, ketika muncul sorotan terhadap LHKPN seorang pejabat, publik ingin mendapatkan penjelasan yang jernih dan terbuka. Apalagi posisi Ketua DPRD bukan jabatan biasa. Ketua DPRD merupakan simbol pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Maka wajar jika masyarakat berharap pejabat yang menduduki kursi tersebut mampu memberikan teladan dalam hal transparansi.
Sayangnya, sikap bungkam terhadap isu sensitif seperti ini justru bisa memunculkan persepsi negatif. Dalam politik, diam sering kali dianggap sebagai ruang kosong yang diisi oleh spekulasi. Ketika klarifikasi tidak diberikan, maka opini liar akan berkembang dengan sendirinya.
Sebagian masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah seluruh aset benar-benar sudah dilaporkan? Apakah ada kekayaan yang belum tercatat? Ataukah ada perbedaan antara data administratif dan kondisi nyata di lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terasa tajam, tetapi itulah risiko dari jabatan publik. Kekuasaan memang menghadirkan kehormatan, tetapi sekaligus membuka ruang pengawasan yang luas. Seorang pejabat tidak bisa hanya ingin dihormati tanpa bersedia diawasi.
Dalam situasi seperti ini, langkah terbaik sebenarnya sederhana memberikan klarifikasi yang jelas. Jika memang seluruh laporan telah sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menghindari pertanyaan publik. Justru keterbukaan akan memperkuat legitimasi politik dan menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak takut diperiksa.
Publik pada dasarnya tidak menuntut kesempurnaan. Masyarakat hanya ingin melihat kejujuran. Sebab kejujuran adalah fondasi utama dari kepemimpinan yang dipercaya.
Jika seorang pejabat mampu menjelaskan dengan baik, maka polemik dapat mereda. Namun jika memilih diam terlalu lama, maka isu akan terus berkembang dan berpotensi menjadi bola liar yang sulit dikendalikan.
Lebih jauh lagi, persoalan seperti ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik di daerah. Bahwa era politik tertutup perlahan mulai berakhir. Masyarakat sekarang ingin melihat pemimpin yang transparan, sederhana, dan tidak alergi terhadap kritik.
Kehadiran Dewi Sandra Astuti Mondo sebagai Ketua DPRD Boltara membuka jalan bagi generasi muda, terutama perempuan, untuk berani berpartisipasi dalam politik dan membuat perubahan nyata.
