Afirmasi.news, Gorut – Persoalan kuota gas elpiji 3 kg bersubsidi di Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, menjadi sorotan masyarakat. Kuota yang tidak memadai menimbulkan polemik dan dugaan adanya sentimen politik di balik kelangkaan gas.
Kritik keras datang dari Tomi Tintia, seorang pemuda Desa Molantadu. Melalui unggahan di media sosial, Tomi menyayangkan tindakan oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat yang dianggapnya terus memicu perpecahan pasca-Pilkada.
Ia mempertanyakan akal sehat para oknum tersebut karena dinilai memperkeruh suasana dan merugikan masyarakat, bahkan sampai mengancam akses subsidi gas elpiji.
Tomi juga menyoroti tidak seimbangnya kuota gas yang ada dengan jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Molantadu. “Desa Molantadu memiliki penduduk 373 KK, dengan kuota tabung per minggu hanya 110 tabung gas. Apakah mencukupi?” tulisnya. Ia mendesak penguasa Gorontalo Utara untuk mencari solusi konkret.
Menanggapi polemik tersebut, Rusni Tinta, pemilik pangkalan gas elpiji Lilis Kadir, menegaskan bahwa pihaknya telah melayani masyarakat sesuai ketentuan. Rusni juga mengaku telah mengajukan keluhan kepada distributor untuk menambah pasokan.
Ia menduga masalah ini muncul karena faktor politik, bukan karena kelangkaan pasokan sejak awal. “Saya menduga ini sudah ada kaitannya dengan tendensi politik karena masalah ini baru muncul belakangan,” ujar Rusni. Ia juga menyatakan siap jika pangkalan miliknya harus diskorsing demi klarifikasi.
Kepala Desa Molantadu, Masrin Liputo, membenarkan bahwa masalah utama adalah ketidakcukupan kuota. “Jumlah penduduk di Desa Molantadu sekitar 373 KK, namun kuota gas LPG yang tersedia di dua pangkalan hanya 110 tabung, sehingga tidak mencukupi kebutuhan masyarakat,” jelas Masrin.
Ia menambahkan bahwa tuduhan yang menyebutkan pangkalan hanya menyalurkan gas kepada pendukung nomor urut satu tidaklah benar.
Masrin menekankan bahwa solusi yang paling tepat adalah dengan menambah jumlah pangkalan gas elpiji di Desa Molantadu. Ia juga meminta agar isu ini tidak dibawa ke ranah politik dan meminta semua pihak mencari jalan keluar demi kepentingan masyarakat.
